Digital Government adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi pelayanan publik, serta meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Digital Government bukan hanya sekadar mengubah proses bisnis atau menyediakan layanan online, tetapi juga mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan warga, mitra, dan pegawainya.

Beberapa manfaat dari Digital Government antara lain:

• Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, perizinan, dan keamanan.

• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mengurangi korupsi dan birokrasi.

• Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antara berbagai lembaga dan sektor pemerintah, serta dengan sektor swasta dan masyarakat sipil.

• Meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam mencari solusi untuk tantangan sosial dan ekonomi.

• Meningkatkan inklusivitas dan kesetaraan dalam masyarakat, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua kelompok dan individu untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari layanan publik.

Untuk mewujudkan Digital Government, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

• Menetapkan visi dan tujuan yang jelas dan terukur untuk transformasi digital.

• Melakukan analisis kebutuhan dan harapan warga, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada.

• Mengembangkan strategi dan rencana aksi yang komprehensif dan terintegrasi, yang mencakup aspek teknis, organisasi, kebijakan, dan budaya.

• Mengalokasikan sumber daya yang cukup dan membangun kapasitas yang diperlukan, baik dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, maupun anggaran.

• Melakukan implementasi dan evaluasi secara bertahap dan berkelanjutan, dengan menggunakan metode agile dan berbasis data.

• Melibatkan dan memberdayakan semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Digital Government adalah sebuah paradigma baru dalam pemerintahan, yang menuntut perubahan besar dan menyeluruh dalam cara pemerintah bekerja dan melayani masyarakat. Digital Government bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang orang, proses, dan nilai. Dengan menerapkan Digital Government, pemerintah dapat memberikan layanan publik yang lebih baik, lebih cepat, lebih murah, dan lebih adil, serta menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya, dan demokratis.

Untuk mendukung transformasi digital pemerintahan, Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan regulasi yang relevan, antara lain:

• Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang merupakan payung hukum bagi penyelenggaraan e-government di Indonesia

• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan integrasi dan sinkronisasi data antar lembaga pemerintah

• Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Transformasi Digital, yang merupakan pedoman bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam melakukan transformasi digital

• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Komite Nasional Transformasi Digital, yang merupakan lembaga koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian dan lembaga terkait transformasi digital

Selain itu, Indonesia juga telah mengembangkan beberapa platform dan aplikasi digital yang dapat memudahkan pelayanan publik dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antara lain:

• SPBE Nasional, yang merupakan sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan e-government

• Satu Data Indonesia, yang merupakan portal data terpadu yang menyediakan data dan informasi yang akurat, terkini, dan mudah diakses oleh publik.

• PeduliLindungi, yang merupakan aplikasi pelacakan kontak dan penanganan COVID-19 yang menggabungkan teknologi Bluetooth dan QR Code.

• Lapor!, yang merupakan aplikasi pengaduan masyarakat yang terhubung dengan seluruh instansi pemerintah.

Dengan adanya kebijakan dan penerapan digital government di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik, serta mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nasional. (JB)

Reference:

1. https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6836/pemerintah-kebut-digitalisasi-layanan-publik?lang=1 

2. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-36001-5_37

3. https://news.unair.ac.id/2020/12/22/pelaksanaan-e-government-di-indonesia/?lang=id

4. https://swa.co.id/swa/trends/transformasi-digital-indonesia-menuju-smart-government

5. https://www.kajianpustaka.com/2020/01/e-government-pengertian-tujuan-jenis-dan-strategi-pengembangan.html